JAKARTA - Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko (DJPPR) Kementerian Keuangan akan meningkatkan penerbitan surat utang jangka pendek atau Surat Perbendaharaan Negara (SPN) untuk pembiayaan APBN 2026. Strategi ini bertujuan untuk memperdalam pasar uang serta membangun manajemen kas pemerintah yang lebih efisien.
Direktur Jenderal DJPPR Suminto menjelaskan, strategi penerbitan SPN telah dilakukan sejak kuartal IV 2025. Langkah ini melengkapi pilihan tenor mulai dari satu bulan hingga dua belas bulan, sehingga struktur tenor dinilai sudah lengkap.
“Sejak kuartal IV 2025 kami meningkatkan penerbitan SPN untuk mengembangkan pasar uang dan membangun manajemen kas yang lebih efisien,” kata Suminto dalam konferensi pers APBN, Kamis, 18 Desember 2025. Dengan fleksibilitas tenor yang beragam, pemerintah dapat mengelola saldo kas secara optimal.
Selain itu, pasar juga memiliki instrumen yang lebih lengkap untuk memenuhi kebutuhan investor. SPN dan SPN Syariah dapat mendukung strategi operasi treasury para investor secara lebih efektif.
Proyeksi Utang Baru Pemerintah 2026
Pada 2026, pemerintah berencana menarik utang baru mencapai Rp781,87 triliun. Jumlah ini mendekati level penarikan utang pada masa pandemi 2021 yang mencapai Rp870,5 triliun.
Rincian tambahan utang meliputi Surat Berharga Negara (SBN) sebesar Rp749,2 triliun dan pinjaman senilai Rp32,7 triliun. Pemerintah belum merinci porsi penerbitan SPN dan SPN Syariah dalam total utang baru tersebut.
Sampai akhir November 2025, pemerintah telah menarik utang baru senilai Rp614,9 triliun untuk pembiayaan APBN 2025. Jumlah ini setara 84,06% dari target outlook tahun ini sebesar Rp731,5 triliun.
Penerbitan SPN menjadi instrumen penting untuk memenuhi kebutuhan belanja awal tahun. Termasuk mendukung transfer ke daerah agar belanja pusat dan daerah dapat berjalan lancar tanpa menumpuk anggaran di akhir tahun sebelumnya.
Optimalisasi Belanja Daerah dengan SPN
Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menjelaskan, selama ini APBD harus tersedia setidaknya Rp100 triliun di akhir tahun untuk belanja awal tahun berikutnya. Kondisi ini menyebabkan dana pemda menumpuk di perbankan sehingga menghambat perputaran ekonomi.
Pemerintah tengah mengembangkan sistem agar dana daerah tetap bisa digunakan sejak awal tahun. Dengan penerbitan SPN, ruang fiskal pemda dapat lebih kuat dan belanja daerah bisa berjalan lebih cepat.
“Harusnya dengan sistem seperti itu, Rp100 triliun bisa dihabiskan di tahun 2026. Ruangan fiskal pemda akan lebih optimal dibandingkan sekarang,” ujar Purbaya pada Senin, 27 Oktober 2025. Sistem ini diharapkan memacu belanja pemerintah tanpa menimbulkan penumpukan dana di bank.
SPN memungkinkan pemerintah meminimalkan hambatan likuiditas sekaligus menjaga efisiensi penggunaan anggaran. Dengan begitu, ekonomi dapat tetap bergerak cepat tanpa menunggu dana pemda tersedia di awal tahun.
SPN dan SPN Syariah Dorong Stabilitas dan Likuiditas
Selain SPN konvensional, pemerintah juga meningkatkan penerbitan SPN Syariah (SPNS) dengan tenor di bawah satu tahun. Instrumen ini tidak hanya memenuhi kebutuhan pembiayaan, tetapi juga menawarkan alternatif bagi investor yang mengutamakan prinsip syariah.
Langkah ini sejalan dengan strategi pemerintah untuk memperdalam pasar uang dan memperkuat manajemen kas. Investor memiliki instrumen lebih lengkap, sedangkan pemerintah dapat mengelola arus kas secara lebih fleksibel dan efisien.
Penerbitan SPN dan SPNS juga menjadi instrumen penting dalam menjaga stabilitas likuiditas di pasar keuangan. Dengan fleksibilitas tenor dan pilihan syariah, pemerintah dapat menyesuaikan strategi pembiayaan dengan kondisi pasar dan kebutuhan belanja negara.
Sejauh ini, rincian porsi penerbitan SPN maupun SPNS masih belum diumumkan secara resmi. Namun, langkah ini menunjukkan komitmen pemerintah dalam memastikan pembiayaan APBN 2026 lebih optimal dan efisien.